Sunday, March 10, 2013

Magepanda, Wajah Desa Akibat Perubahan Iklim

PERUBAHAN iklim, buat penduduk kota-kota besar di Indonesia, mungkin baru sebuah kemungkinan buruk di masa depan. Namun, sebuah desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sudah merasakan bagaimana hidup mereka pelan-pelan, namun pasti, terguncang oleh alam yang sedang berubah.
Desa Magepanda, yang berdiri resmi pada 1970-an, dihuni 12 ribu penduduk. Sekitar 8 ribu penduduk, menurut statistik resmi, bekerja sebagai petani. Tempat tinggal dan jalan untuk para penduduk sudah jadi dan tinggal mereka tempati. Orang-orangnya didatangkan dari berbagai permukiman dari perbukitan dan pegunungan yang mengelilingi desa subur bentukan pemerintah tersebut.
Mereka yang kemudian beranak-cucu di Magepanda tertarik untuk meninggalkan kampung-kampung di perbukitan karena melihat potensi lahan yang cukup subur, kondisi alam yang bagus, dan melimpahnya ketersediaan air. Dari gambaran Pencratius Vitalis Padji atau Piet, ketua gabungan kelompok petani di sana, Magepanda adalah sebuah desa permai seperti yang tergambar dalam buku-buku pelajaran atau lagu-lagu anak pada masa lalu.

Petani di sana awalnya tak mengerjakan sawah. Mereka berladang dan menanam ubi jalar, jagung, talas, sorgum, labu, serta kacang-kacangan. Hasil ladang inilah yang sepanjang tahun menjadi sumber makanan mereka. Menurut Piet, ketika orang-orang pertama tinggal di desa, hanya penduduk keturunan Bugis saja yang “membuka petak” (istilah mereka untuk petani yang menanam padi di sawah).
Baru pada 1980-an, saat pemerintah memperkenalkan teknologi pertanian, penduduk pun mulai beralih dari berladang ke sawah. Petak sawah pun mulai terlihat banyak. Mereka mulai tahu perbedaan jenis padi. Ada yang masih bertahan dengan cara tradisional berladang, namun semakin lama praktik itu pun semakin ditinggalkan. Magepanda pun dikenal sebagai lumbung padi Nusa Tenggara Timur.
Iklim yang berubah
Sebagai petani, kehidupan penduduk Magepanda sangat bergantung pada musim. Menjelang musim hujan adalah saat-saat mereka mempersiapkan lahan untuk ditanami bibit. Dari situ, mereka bisa memprediksi kapan panen dan kapan mereka bisa mendapat penghasilan. "Perbedaan (antara) musim panas dan hujan jelas, Oktober sampai akhir Mei itu sudah jelas hujan," kata Piet.
Frans Dong, seorang tokoh masyarakat desa, mengatakan, dia ingat betul pada 1976, saat liburan sekolah, makan jagung pada bulan Februari. Itu pun dibilang jagung yang sudah terlambat tanam karena biasanya keluarganya merayakan Tahun Baru dengan makan jagung. "Sekarang, bulan Februari, jagung malah belum tanam," katanya.
Pada saat saya datang ke Magepanda pada pertengahan Februari lalu, fasilitator pertanian Apolinaris mengatakan, musim hujan belum deras, malah kini sudah panas. "Bukan gagal panen lagi, ini sudah gagal tanam," kata dia. Melihat pemberitaan soal banjir Jakarta di televisi nasional, dia bilang, "Wah, di Jakarta banyak sekali air sampai banjir. Kami yang melihatnya iri."
Karena hujan jarang turun dan lebih susah diprediksi, sekarang petani lebih suka memakai pompa untuk mengambil air tanah guna mengairi sawah. Saat ini tercatat ada 120-an mesin pompa air yang resmi, belum lagi yang tak resmi. Mesin-mesin itu menyedot air sampai kedalaman 10-20 meter.
Penggunaan pompa air berlebihan pun berdampak pada kekosongan rongga tanah, sehingga desa yang letaknya dekat permukaan laut ini kemasukan (terintrusi) air laut. Bahkan desa tetangga mereka, Reroroja, kena imbasnya. Sumur-sumur mereka mengering sehingga penduduk harus membeli air seharga Rp. 2 ribu per jeriken. Ini tentu berarti tambahan pengeluaran untuk sekadar memenuhi kebutuhan air bersih, di luar makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
Batha Pius dari Badan Penyuluh Kecamatan Magepanda mengatakan, "Kami sudah bilang, 'cukup sudah', tapi terus saja pompanya dipakai," kata Pius, Badan Penyuluh Kecamatan Magepanda. "Jawab mereka, 'nanti mereka yang punya sawah itu saja yang makan, kami tidak'."
Bukan lagi pemilik
Namun ternyata kebanyakan petani di Magepanda hanyalah pekerja di lahan sendiri. Menurut Badan Penyuluh Kecamatan, sekitar 45 persen dari 870 hektar sawah di Magepanda malah dimiliki oleh orang dari luar desa. Kebanyakan dari Bugis atau malah pejabat di Maumere. Saat panen, "Orang-orang hanya melihat karung-karung beras diangkut, lalu dibawa pergi," kata Piet.
Rata-rata mereka yang masih memiliki lahan, hanya punya 0,25-0,5 hektare. "Mana mungkin hidup bertahan selama 12 bulan dengan hasil dari sawah seluas itu?" kata Piet lagi. Ada memang yang masih punya 2-3 hektare, tapi jumlahnya hanya belasan. Tak heran banyak generasi muda mereka yang tak mau lagi jadi petani, namun memilih jadi tukang ojek. Tak capek meski uangnya tak menentu. "Tapi masa mau semua jadi ojek?" kata Frans.
Saat generasi orangtua mereka berladang dulu, penduduk desa bisa mengandalkan hasil ladang sebagai sumber cadangan pangan berkelanjutan. Dengan fokus petani pada sawah, maka padi kini menjadi satu-satunya sumber pangan buat mereka. Tak ada lagi ubi atau kacang-kacangan yang bisa jadi simpanan makanan.
Padi juga berfungsi jadi mata uang buat mereka. Semua kebutuhan dari sekolah anak, pakaian, dan modal usaha didapat dari menjual beras. Sayangnya, musim yang tak pasti turut memengaruhi kemampuan sawah berproduksi. Dan ini menyebabkan pemasukan penggarap serta pemilik lahan semakin sedikit.
Hasil panen per hektar sawah di desa itu, menurut rata-rata kecamatan, bisa mencapai 3,5-4,5 ton, tapi bisa juga mencapai 6-7 ton per hektar jika dikerjakan secara intensif. Namun hasil intensif ini tergantung dengan seberapa banyak pupuk yang digunakan, dan ini berarti modal yang semakin besar juga.
Jika biaya menggarap sawah dipecah-pecah komponennya, ada kebutuhan traktor (Rp. 1-1,2 juta per hektar) dan biaya buruh untuk menanam dan mencabut rumput (10% dari hasil panen). Hujan yang makin tak bisa diandalkan kedatangannya membuat petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pompa. Untuk sawah seluas 1 hektare, dibutuhkan minimal 1.000 liter solar atau sekitar Rp. 4,5 juta. Angka ini bisa saja lebih besar, karena ada sawah yang sekali diairi bisa langsung terendam, namun ada juga yang habis diairi tapi tak kunjung terendam sehingga harus menyalakan pompa lagi untuk menaikkan air.
Ada lagi biaya bibit yang rata-rata Rp. 200 ribu per 50 kg serta pupuk yang diberikan dua minggu sekali dalam tiga bulan, yang mencapai 36 liter. Petani harus membayar Rp. 110 ribu per 5 liter. "Ini baru natrium, belum kalium, fosfor," tambah Frans. Jadi total mereka menghabiskan Rp. 7-8 juta per hektar, atau Rp. 6-6,5 juta jika tanpa pompa.
Masa panen pun tidak lagi berarti masa meraup untung. Ada biaya makan untuk pekerja, biaya angkut dari sawah ke jalan lalu ke penggilingan. Baik Piet maupun Frans, sepakat, mereka nyaris tidak mendapat keuntungan dari biaya Rp. 7-8 juta per hektare dari mengerjakan sawah.
Mereka yang tinggal di Magepanda hanyalah satu dari jutaan cerita mengenai kerapuhan sebuah desa di tengah ancaman iklim yang tak lagi pasti. Data BPS 2012 menyebutkan, 60 persen atau 120 juta penduduk Indonesia tinggal di perdesaan dan 70 persen atau 80 juta orang di antaranya hidup dari pertanian. Setengah dari jumlah itu adalah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha.
Seperti kata Pius, "Saya bertanya-tanya, akan jadi apa Magepanda nanti?"
Nanti, saat pompa harus menarik air lebih dalam, saat lebih banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar bahan bakar pompa, dan saat keuntungan produksi para petani tak lagi mampu menutup kehidupan sehari-hari, mungkin petani Magepanda tak mendapat apa-apa selain rugi.